Normalisasi dan Naturalisasi Dalam Manajemen Sungai, Bukan Suatu Dikotomi

Hadi Susilo ARIFIN, Ph.D./Professor in Landscape Ecology & Enviromental Management

Q/A Metro TV: Rory Asyari & Professor Hadi Susilo Arifin “Banjir Bukan Tanpa Solusi” Video Click Here, Please.

 

Q/A Metro TV 04 January 2020 - Rory Asyari & Professor Hadi Susilo ARIFIN "Banjir Bukan Tanpa Solusi"

Q/A Metro TV 04 January 2020 – Rory Asyari & Professor Hadi Susilo ARIFIN “Banjir Bukan Tanpa Solusi”

IMG-20200104-WA0034

Manejemen sungai merupakan bagian dari pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), watershed, water catchment area, river basin, terkadang disebut juga water drainage area. Pengelolaan yang dilakukan dengan rencana yang baik, rencana jangka pendek (1-2 tahun), jangkan menengah (2-5 tahun) dan rencana jangka panjang (20-25 tahun). Bahkan keterlibatan semua pihak secara terintegrasi mulai dari skala mikro, skala individu/rumah tangga, masayarakat dan penduduk mulai mengelola sumberdaya air di sekitar rumah dan lingkungannya. Pada skala meso, dapat dilakukan oleh masyarakat secara kelompok termasuk di dalamnya peran para LSM/NGO, para pelaku usaha dan industri dalam kepeduliannya mengelola lingkungan terutama pengelolaan air dan hidrologi dalam ruang terestrial/daratan dan akuatik/perairan, terutama dalam merespon ruang-ruang berbadan air, bukan hanya sungai, tetapi juga kolam-kolam retensi, situ, embung, rawa-rawa, dan wet-land landscape lainnya. Sedangkan skala makro adalah tanggung jawab pemerintah daerah – kabupten/kota/provinsi dampai dengan pemerintah pusat, dengan dukungan semua pihak, stake holders, secara sinergis.

Normalisasi dan Naturalisasi

Normalisasi dan Naturalisasi bukan suatu dikotomi yang dipertentangkan. Keduanya adalah bagian metoda teknis dari pengelolaan DAS dan sungai. Justru, keduanya sangat perlu diintegrasikan sesuai dengan kondisi segmen lanskap reparian. Karena pada bagian sungai atau lanskap riparian tertentu, dengan berbagai pertimbangan teknis maka diperlukan perlakuan normalisasi. Tetapi untuk jangka panjang manakala, kita memiliki sumberdaya lahan pada lanskap riparian yang lebih leluasa, dimungkinka  pembebasan lahan secara bijak, maka naturalisasi adalah metoda pengelolaan sungai yang jauh lebih ramah lingkungan, lebih bijak dalam pengelolaan air secara berkelanjutan, dengan desain tidak kekeringan di musim kemarau dan tidak kebanjiran di musim penghujan, serta konservasi keanekaragaman hayati sebagai aset yang immaterial, serta mendekatkan budaya manusia dengan air secara bijak.

Pada konsep NORMALISASI, dilakukan pengerukan endapan sungai, pelebaran, meningkatkan volume, membuat sodetan dan penurapan dan pembuatan tanggul, mendrainage, mengalirkan segera ke laut. Tentunya pada wilayah sungai yg sudah diapit bangunan beton dan diapit jalan di kiri-kanan sungai, tidak memungkin pembebasan lahan maka di segmen sungai ini alternatif normalisasi. Meskipun ada kekurangannya, yaitu resepan dan rembesan dari sungai ke darat maupun dari darat ke sungai hampir tidak ada pada rentang waktu kondisi umum, karena umumnya di lanskap buatan manusia seperti penturapan, betonisasi mendominasi pada praktek ini. Normalisasi memiliki aspek legal melalui PERDA NO 1 2014; PERATURAN ZONASI PERDA NO 1 2012. Wilayah DKI Jakarta dengan Sungai Ciliwungnya, melakukan sodetan Ciliwung dengan Banjir Kanal Barat dan Kanal Timur.

Pada NATURALISASI, konsepnya adalah mengembalikan bentuk dan lebar sungai seperti asalnya, alami, dengan bentuk meandering agar bisa menampung debet/volume air yang jauh lebih banyak,  ramah dengan manusia yang hidup di sekitar wilayah, dengan prinsip air sebagai sumber kehidupan. Air sungai dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku. Tergantung pada posisi di hulu, di tengah atau di hilir daerah aliran sungai. Sumber daya air diharapkan dengan naturalisasai ini memiliki amplitudo pasang-surutnya permukaan air tidak ekstrem anatara musim kemarau dan musim penghujan. Secara alami (natural), sungai memiliki bentuk berkelok-kelok (meander), sesunggunhnya pada setiap wilayah yang dilewatinya diharapkan dapat memanfaatkan sumberdaya air ini dengan baik apakah sebagai lanskap produktif, yaitu sumber air irigasi pertanian, perikanan, air baku yang diolah sebagai sumber air minum, ekosistem dan habitat sebagai media konservasi keanekaragaman hayati,  mengelola sumberdaya air sebagai sumberdaya energi listrik jika memiliki jeram bagi micro-hidro-power,  bahkan mendekatkan budaya manusia dengan air, seperti pemanfaatan untuk jalur transportasi bahkan wisata dan rekreasi. Meander sungai, diharapkan dapat memperlambat laju air menuju muara dalam keadaan kapanpun, tapi bukan dalam bentuk ekstrem banjir. Secara legal, kasus di DKI ada PERGUB DKI JAKARTA NO 31 2019.  Secara histori, naturalisasi sungai berhasil dilakukan di beberapa negara, yaitu di Eropah, Jepang, Australia, dan Singapore.

Solusi Tepat untuk Mengatasi Banjir

“Watershed management” sebagai kata kunci, di mana pengelolaan yang baik akan memperkecil amplitudo, naik turunya, pasang-surutnya air sungai. Sekali lagi di musim kemarau tidak kekeringam dan musim hujan tidak kebanjiran. Hal ini tentu saja di luar fenomena alam akibat perubahan iklim global. Meskipun selayaknya juga sudah bisa diperkirakan dengan perencanaan infrastruktur DAS dan infrastruktur wilayah untuk mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi di waktu mendatang.

  1. Wilayah hilir, seperti Jakarta, tidak sendirian, karena posisi jakarta di bawah (hilir) maka harus bisa memanfaatkan jasa lanskap/Jasa ekosistem/jasa lingkunganb dari hulu dan tengah. Kordinasi dengan pemerintah daerah (sebagai Mega Cities, JaBoDeTaBekPunJur) yang ada di hulu, tengah dan hilir. Dilakukan dengan perencanaan yang sempurna melalui transdislinary dan sinergi pentahelix. Dibuat ROAD MAP jangka pendek, menengah dan panjang.
  2. Konsekuensinya ada payment for ecosistem services. Lalu seberapa Jakarta sebagai wilayah hilir memiliki willingness to pay. contoh pembangunan waduk Ciawi dan Sukamahi, reboisasi dihulu, revitalisasi dan rehabilitasi situ-situ di hulu dan tengah.  Ini Dalam jangka paendek dan panjang harus berkomitmen dilakukan. Bahkan seharusnya infrastruktur bendungan tidak hanya di hulu saja seperti Bendung Ciawi dan Bendung Sukamahi, tapi juga perlu dihitung dengan seksama untuk dibangun bendungan di wilayah tengah DAS dan wilayah hilir yang memadai. Atau solusi cepatnya melakukan revitalisasi lanskap wet-land, seperti situ dan danau buatan. Seluruh Jabodetabek ada 198 situ, dan di dalmnya di Kabupaten Bogor saja ada 95 situ. Sumberdaya situ ini harus segera diperhatikan pengelolaannya untuk bisa direvitalisasi sebagai water retention.
  3. Termasuk prioritaskan revitalisasi dan proteksi wetland di Jakarta. Situ atau danau-danau buatan, embung dan cekungan-cekungan agar difungsikan sebagai water catchment, dan hentikan pengurugan wetland, terutama daerah rawa sebagai tempat parkir air sebelum masuk ke laut lepas.
  4. Membuat desain taman dengan konsep rain garden, memanen air dalam skala mikro, meso dan makro. Beragam keberhasil rain gardens, atau wetland parks, sebagai contoh yaitu Centenary Park di Chulalongkorn University-Bangkok; rain gardens di Monash University dan praktek di tempat lainnya sebagai perlakuan pemanenan air hujan. Mengelola storm water, air limpasan banjir yang dipanen dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Sulosi ini bisa dilakukan dalam jangkap panjang, menengah maupun pendek dalam scalling up praktek-praktek sumur resapan dan biopori.
  5. Pada skala mikro: median jalan, berm jalan bisa berfungsi sebagai sumur resapan, menyimpan air dengan green technology and green engineering dengan menggunakan tanaman lanskap sebagai fitoremediator, biofilter, dan untuk bioswale bagi pemanenan storm water atau aliran air permukaan.
  6. Mendekatkan manusia dengan budaya air. Tirta Budaya Situ dan mengusung kota yang tahan air, water resilience cities, dan kota sensitif air, dan kota ramah air.

Manajemen Pengaliran Air dari Hulu ke Hilir

Dari beberapa hasil kegiatan riset maka konsep Retarding Basin, yaitu desain membuat coakan kolam-kolam penampungan di kiri dan kanan sungai merupakan alternatif manajemen untuk mencegah banjir. Coakan ini sebagai kolam retensi atau “retaining pond”. Ini bukan satu-satunya cara, tetapi merupakan salah satu cara yang juga perl;u diintegrasikan dengan metoda lainnya.

Aspek legal, ada peraturan tentangan pengelolaan bantaran sungai dan sempadan sungai. Konsep coakan kolam retensi di kiri-kanan sungai ini adalah memanfaatkan ruang publik bagi pengelolaan air sungai lebih baik. Misalnya, Sungai Ciliwung dengan panjang 117 km, katakan area yang berpotensi bagi perlakuan retarding basin ini sekitar 80 %, maka ada sekitar 90 km yang bisa diebri perlakuan. Di mana setiap satu km di kiri- kana dibuat coakan dengan dimensi lebar 25m x panjang 50m x dalam 2m, maka 2500m3 x 2 = 5000m3 x 90 km= 450.000 m3

 

Peran Masyarakat dalam Solusi Banjir

Bersama stakehokders lainnya, masyarakat baik individu maupun kelompok berperan dalam mitigasi bencana. Yaitu dalam serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Hal yang paling mungkin dilakukan masyarakat adalah mulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat yaitu keluarga, serta lingkungan komunitas RT, RW sampai Kelurahan/Desa. Setiap individu bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah/Sampah. Tiap keluarga bisa muali dari pekarangan mengelola sampahnya dengam baik, memanen air hujan baik dengan membuat raingardin, sumur resapan, biopori dan lain-lainnya. Oleh karena itu, diperlukan penyuluhan kesadaran lingkungan, praktek teknis yang dirasakan manfaatnya oleh penduduk setempat. Insentif dan disinsentif perlu dilaksanakan agar mansyarakat dapat memberi perhatian apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan apabila memimpokan lingkungan yang  erkelanjutan.

Penutup

Secara fisik, beberapa prioritas yang harus dilakukan dalam solusi banjir, adalah:

  1. Normalisasi dan Naturalisasi adalah 2 metoda yang perlu disinergikan.
  2. Relokasi bangunan yg ada di bantaran sungai tidak bisa tidak harus dilakulan sesuai peraturan yang berlaku.
  3. Mengembalikan lebar sempadan sungai sesuai peraturan. Sebisa mungkin “meandering” sungai diperbaiki agar volume air tertampung meningkat dan air akan lebih lama dapat dimanfaatkan manusia.
  4. Memanen air hujan dengan membuat rain garden – taman resapan air hujan. Prinsipnya sama dengan memperbanyak sumur2 resapan.
  5. Zero Runoff dipraktekkan pada skala makro, meso dan mikro.

Hal tersebut di atas dilakukan melalui penyuluhan, info pemberitaan di media massa elektronik, cetak atau sosmed.

Sedangkan dlam pembangunan kapasitas manusia, bisa didekati dengan:

  1. sinergy pentahelix (A-B-G-C-M)
  2. community awerness – budaya air, budaya sungai, budaya situ dengan festival, river waterfront landscape bukan river behind the landscape
  3. Law Enforcement pada semua lini. Menindak semua pihak yg melanggar hukum.

Jakarta 4 Jan 2020